Workshop dipandu oleh Wakil Direktur Politeknik Elbajo Commodus (PLC) Dr. Ni Wayan Noviana Safitri, SE, MM. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dosen mengaplikasikan software statistik multivariate generasi kedua dan ketiga, serta terampil memilih alat analisis statistik secara tepat dalam melakukan penelitian yang memiliki model hubungan dependensi antar variabel yang rumit. (rasmen)

Di internal PDI Perjuangan, partai yang berhak mengusung sendiri pasangan cagub-cawagub, terasa ada denyut persaingan antara I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.  Terutama dengan pergerakan Giri Prasta (GP) – walaupun diklaim dilakukan warga dan bukan dilakukan atas perintahnya – memasang baliho bertebaran di seluruh pelosok Pulau Dewata.

Yang justru menarik dan nyaris luput dari perhatian masyarakat, di tengah kesan dan wacana akan bersaingnya Giri Prasta melawan Koster, tak bersambut di internal struktur partainya. Konsolidasi PDIP yang digelar di kabupaten/kota se-Bali, April 2024, tak ada yang mengusulkan Giri Prasta sebagai calon gubernur. Koster menjadi satu-satunya cagub. Giri Prasta hanya diusulkan sebagai calon wagubnya Koster. Selain juga ada usulan nama cawagub Tjokorda Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) yang mendampingi Koster.

Berdasarkan catatan, PDIP Kota Denpasar, Bangli, Karangasem, Tabanan, dan Jembrana mengusulkan Koster-Ace dan Koster-Giri. PDIP Gianyar, Klungkung, dan Buleleng mengusung hanya Koster-Ace. Hanya PDIP Badung yang mengusulkan Koster-Giri. Di Badung, di mana Giri Prasta notabene Ketua DPC PDIP sekaligus Bupati Badung, malah mencalonkan Giri Prasta sebagai cawagub mendampingi Koster, bukan sebagai calon gubernur. Ada apa?

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional  (Undiknas) Denpasar, Dr.Drs.I Nyoman Subanda, M.Si. yang diminta pandangannya di Denpasar, Selasa (11/6/2024), menilai  tidak munculnya nama Giri Prasta sebagai cagub, tak lepas kemungkinan dari sinyal-sinyal dari DPP PDIP yang kemungkinan akan memberikan rekomendasi kepada Koster. Sinyal itulah yang diprakondisikan oleh kubu Koster dan ditangkap sebagai pengkondisian untuk munculnya usulan dari masing-masing PAC hingga DPC PDIP di Bali.

“Pak Giri Prasta semula menganggap pergerakannya ke seluruh Bali dalam kapasitas sebagai Bupati Badung yang bares, membagikan hibah, akan direspons cabang-cabang PDIP untuk mengusulkan dan mengusungnya sebagai calon gubernur. Ternyata tidak,” kata Subanda. Giri Prasta dan timnya seperti bergerak sendiri tanpa didukung secara solid oleh struktur PAC dan DPC PDIP.

Menurut mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Undiknas itu, sebagian besar cabang PDIP justru memasang Koster yang dipasangkan dengan Cok Ace. Dalam perkembangannya baru muncul di sejumlah cabang yang memunculkan Giri Prasta sebagai alternatif cawagubnya Koster.

“Bisa jadi karena sinyal hanya menjadi  cawagub alternatif, Giri Prasta terus bergerak untuk membangun personal branding, sekaligus bargaining position dengan DPP PDIP,” kata Subanda yang kini Wakil Rektor Undiknas. “Dalam konteks ini, wajar jika kemudian Giri Prasta menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri,” tandasnya.

Dalam pengamatannya, Subanda secara obyektif menilai, posisi Koster lebih diuntungkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD PDIP Bali dan mantan gubernur. Pihaknya mengaku mendapat informasi dari sumber yang notabene “orang dalam” bahwa rekomendasi Ketum PDIP hampir dipastikan akan turun untuk Koster. Gubernur Bali 2018-2023 itu, versi DPP PDIP, diharapkan bisa melanjutkan beberapa program yang sudah dicanangkan saat menjabat sebagai gubernur, seperti infrastruktur.

Koster juga menjadi “anak manis” yang begitu taat ketika diminta menolak kehadiran dan keterlibatan tim Israel dalam Piala Dunia U-20. “Itu salah satu hutang budi Ketum PDIP kepada Pak Koster yang dipandang juga tak punya dosa atau kesalahan lain,” kata Subanda. Koster, tambahnya, lebih memiliki prestasi dan konsep yang jelas dalam pembangunan Bali, selain berpengalaman secara nasional dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI.

Bahkan sumber itu menyebut, jika diberikan memilih, Koster akan merasa lebih nyaman jika diduetkan dengan Cok Ace karena alasan keselarasan dan keharmonisan selama bersama-sama lima tahun dan alasan lain seperti representasi figur Utara-Selatan, politisi-akademisi, dan lain-lain.

Akankah ada peluang Giri Prasta menjadi calon gubernur? Subanda melihat peluang itu ada. Selain Giri Prasta harus berjuang habis-habisan meyakinkan induk partainya (baca: Ketum PDIP), tak tertutup kemungkinan Giri Prasta dipinang partai politik atau koalisi parpol non-PDIP untuk diusung sebagai calon gubernur.

Sumber : https://baliberkarya.com/berita/202208156366/tak-ada-dpc-pdip-usulkan-giri-prasta-jadi-calon-gubernur-bali-ada-apa%7D

Istilah Feodalisme pertama kali muncul di Eropa khususnya di Inggris pada abad keemasan ketika Negara Inggris berada pada puncak kejayaan dan menjadi imperialisme yang kuat. 

Imperialisme muncul setelah era kejayaan Romawi masa reinaisanse runtuh yang diawali dengan pecahnya wilayah Romawi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Konsep Feodalisme mengacu pada kekuasaan kalangan aristokrat yakni keluarga raja di Inggris pada abad keemasan imperialisme Inggris. 

Dalam penggunaan bahasa sehari-hari istilah feodalisme sering kali dipergunakan untuk memaknai prilaku negatif seorang penguasa yang selalu ingin dihormati dan cenderung ingin mempertahankan nilai-nilai lama yang sudah mulai ditinggalkan. 

Acap kali juga feodalisme ini dimaknai sebagai prilaku penguasa yang tidak demokratis dan berusaha sekuat tenaga mempertahankan dinasti kekuasaanya. Dalam konteks Indonesia istilah feodalisme oleh Cliffort Geertz dipergunakan untuk menjelaskan karakteristik feodal kalangan ningrat atau priyayi di Indonesia khususnya suku Jawa. 

Dalam bukunya Priyayi, Santri, dan Abangan, Cliffort Geertz mengulas tentang kekuasaan feodal yang tersirat dalam tiga kelas kasta di Indonesia.
​Spirit karakteristik kekuasaan ala feodalisme di atas pada dasarnya adalah melanggengkan kekuasaan melalui politik kekerabatan dan kekeluargaaan yang saat ini sering disebut dengan  politik dinasti (kinship politics). 

Antara feodalisme dan politik dinasti ini tertangkap nilai yang menunjukkan tedensi untuk membangun suatu kekuasaan dengan mempertahankan tradisi turun temurun atau masih dalam lingkungan kerabat dekat. Politik dinasti nampaknya tidak hanya ada pada era feodalisme namun juga bisa terjadi dalam organisasi Negara yang demokratis. Fenomena ini pernah disampaikan oleh Robert Michels yang mengatakan dalam organisasi demokratis sekalipun jika seorang pemimpin terpilih ia akan membuat kekuasaannya semakin mapan agar sulit untuk digeser atau digantikan bahkan bisa melakukan dengan cara mengerus prinsip-prinsip demokrasi di lapangan permainan politiknya.

​Politik dinasti dengan karakteristik seperti yang disampaikan Robert Michels di atas nampaknya merupakan fenomena yang cukup berkembang dalam sistem politik Indonesia. Pesta demokrasi melalui pemilu bulan pebruari 2024 kemaren merupakan salah satu contoh kongkrit tentang berkembangnya politik dinasti di Indonesia. Politik dinasti di Indonesia saat ini seolah-olah telah menjadi sebuah trend bahkan cenderung telah menjadi identitas khas politik Indonesia. 

Anehnya lagi tidak ada satupun komponen masyarakat Indonesia yang merasa risih apalagi bersalah dengan identitas politik dinasti ini. Hampir semua dari kita menerima bahkan membiarkan politik dinasti ini berkembang pada segala lini di era kedaulatan rakyat saat ini. Dalam skala politik lokal Bali, trend politik dinasti ini juga menggema dalam beberapa helatan politik. 

Contoh kongkritnya sangat terlihat dalam Pimilu {Pileg} yang kita ikuti pada pemilu tanggal 14 Pebruari 2024 kemaraen. Anak, saudara ato krabat dari para pejabat publik kita baik yang pegang jabatan di Eksekutif maupun Legeslatif rame rame mengikuti bahkan mungkin numpang sukses si Ortu atao walinya.Untuk kasus Bali sepertinya politik dinasti ini ada disemua Kabupaten/Kota dalam segala tingkatan, baik tingkat Pusat. Provinsi maupun Kabupaten/Kota..

​Sebenarnya politik dinasti tidak hanya ada di Indonesia, namun juga terlihat pada Negara- Negara lain bahkan Negara yang digolongkan demokratis sekalipun. Di Amerika ada dinasti Bush, di Australia ada dinasti Downer, di Pakistan ada dinasti Bhuto, di India ada dinasti Ghandi. 

Namun, politik dinasti pada Negara-negara tersebut diikuti oleh kemampuan politik yang baik melalui karier dan pendidikan politik yang memadai. Bahkan kualitas pengganti dari dinasti tersebut lebih baik dari segi kapabelitas, elektabilitas termasuk dibuktikan dengan kemampuan sebagai pemimpin yang lebih baik dari pendahulunya. 

Disinilah letak perbedaannya dengan politik dinasti di Indonesia. Dari kenyataan dan berbagai kasus yang ada, politik dinasti di Indonesia memperlihatkan tedensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dari abuse of power tersebut akhirnya menumbuhkembangkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinasti kekuasaan akhirnya bertujuan utama untuk menutupi kesalahan orang tua atau kerabatnya dari abuse of power. 

Di politik dinasti Indonesia termasuk Bali ini nampaknya identik dengan teori Lord Action yang menyatakan “Absolutely power tends to corrupt”
​Politik dinasti biasanya mempergunakan nama besar orang tua atau kerabat sebagai sarana memkampanyekan diri. Ada juga mempergunakan ideologi dan program-program kerakyatan pendahulunya yang relevan sebagai kekuatan menarik masa. 

Namun politik dinasti kita saat ini tidak mempunyai kekuatan jual baik dari segi prestasi orang tua maupun ideologi atau program-program kerakyatan yang layak untuk dikembangkan dan dipertahankan. Dapat dikatakan politik dinasti Indonesia hanya politik “mengadu nasib” secara turun temurun atau politik pengganti pensiun ala birokrasi Indonesia jaman orde baru yang sudah kita tinggalkan.

​Posisi kunci agar politik dinasti di Indonesia tidak menjadi latah harus dimulai dari etikat dan komitmen politik pada partai politik. Partai poitik harus ditradisikan melakukan fit and propertes terhadap calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang akan mempergunakan kendaraan politik partai tersebut sehingga dapat dihasilkan calon pemimpin yang memiliki kapabelitas, elaktibilitas dan tract rekor baik dan diterima publik. 

Partai politik juga wajib melakukan pendidikan politik pada masyarakat sehingga masyarakat mampu sebagai penseleksi, tidak hanya sebagai pemlilih. Setelah partai politik berhasil mengantarkan “tumpangannya” sebagai Gubernur, Bupati dan Wali Kota partai politik wajib memposisikan diri sebagai infrastruktur yang efektif serta social control yang representatif mewakili kepentingan publik.

​Kunci penting lainnya yang wajib kita tumbuhkembangkan sekaligus kita tradisikan adalah membiasakan diri sebagai pendengar yang baik dan sensitif terhadap berbagai isu publik dan sekaligus keresahan masyarakat. Kalau tradisi mendengar dan sensitifitas elit politik itu terasah dengan baik semestinya politik dinasti tidak terjadi seperti saat ini. 

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan yang dimuat dalam harian Kompas tanggal 27 Oktober 2011 pernah mengatakan bahwa tidak etis klo Bupati/ Walikota yang telah berakhir masa jabatannya digantikan oleh anak atau istrinya. Pada harian tersebut Djohermansyah Djohan mengatakan “keluarga inti kepala daerah tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon Gubernur mapun Bupati atau Wali Kota. Keluarga inti yang dimaksud adalah suami atau istri dan anak”.

Terlepas dari masih atau tidak berlakunya aturan tersebut, tetapi spirit nya saya kira masih layak kita renungkan dan jadikan rujukan untu membuat demokrasi yang lebih sehat

Sumber:  https://atnews.id/portal/news/22016/

Nyoman Subanda menyebutkan bahwa Rai Mantra punya image positif di mata publik terutama di kabupaten luar seperti Karangasem dan Buleleng, ungkapnya saat dihubungi oleh Wartawan Gema Bali. Selasa (4/6/2024).

“Secara Politik beliau cukup kuat, punya basis masa yang modern dan tradisional, kemudian secara elektabilitas masih bagus, konsep dan pemikiran beliau mendapat respon baik oleh masyarakat”. Unkapnya.

Namun di sisi lain Nyoman Subanda juga mengasumsikan bahwa menjadi Gubernur tidak cukup satu faktor saja, apalagi beliau bukan berbasis Partai secara komunikasi politik belum maksimal kemudian juga sosialisasi tidak tergarap secara penuh.

“Dibandingkan dengan yang lain, di mana sudah bergerak dari awal untuk menyuarakan pencalonan tentu lebih diunggulkan ketimbang Rai Mantra”. Tegasnya.

Ada pun tambahnya, Nyoman Subanda menyebutkan meski Rai Mantra diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan 11 partai dan melawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saya rasa akan berat juga melihat basis PDIP di Bali yang masih kuat hampir di seluruh Kabupaten.

“Kecuali mesin partai bergerak bersama yang ada di KIM ini maka kemungkinan saja bisa, kemudian Prabowo bersama Jokowi all-out juga untuk KIM”. Pungkasnya.

Kemudian Jika PDIP ini kita asumsikan tidak ada yang memboikot, pasangan Wayan Koster-Giri Prasta bisa saja menang, tetapi Masyarakat sudah sangat pragmatis mengandalkan ketokohan lokal saja Mantra-Mulia akan kalah.

“Asumsi kita kan seperti itu memandang politik, berkaca pada pemilu yang lalu jika mesin Partai PDIP bergerak dan mendukung penuh maka akan menang”. Tegasnya.

Nyoman Subanda menyoroti satu hal yang menjadi tantangan siapa yang punya logistik lebih banyak akan bisa menang, Pilkada kali ini sangat riskan akan adanya jual beli suara.

“Masyarakat sudah prakmatis, suara bisa dijual beli, Kemudian jika seperti tadi Prabowo didukung jokowi dan all-out untuk pemenangan dan disokong logistik lebih banyak, mesin partai bergerak bisa saja PDIP kalah”. Tutupnya.

Sumber: https://bali.gemapos.id/4839/pengamat-politik-undhiknas-rai-mantra-cukup-kuat

Tulisan ini merupakan review dari tulisan saya sebelumnya yang berujud pragmatisme dunia politik, yang telah dimuat oleh media mssa online. Tema ini nampaknya masih relevan untuk di publis kembali karena fenomena yang terjadi pada pemilu yang kita ikuti pada 12 Februari 2024 yang lalu mereflksikan dengan sangan jelas tentang politik sodagar ini. 

Prakek politik sodagar (transaksional) pada pemilihan Presiden dan legisatif dilakukan dengan sangat vulgar oleh politisi –politisi kita. Transaksi jual beli suara dilakukan secara terang benerang dan tidak ada satupun diantara kita yang erasa bersalah. 

Kebetulan pemilu pada Februari lalu itu berdekatan dengan Hari Raya Galungan, maka paket Galungan Rp 500 000 sampai Rp 1 juta sebagai konfensasi suara dalam Pemilu sangat banyak terjadi. 

Fenomena ini juga menguatkan temuan penelitian saya sebelumnya bahwa dunia politik kontemporer saat ini terutama di Indonesia dicirikan oleh beberapa hal yang sangat menonjol yakni : kapitalisme dunia politik, low trust society, politik dinasti, dan pragmatisme dunia politik. 

Beberapa fenomena di atas bisa saling terkait dan bisa menjadi sebab akibat diantara konsep yang satu dengan konsep yang lain, namun bisa juga muncul secara parsial. Untuk tulisan kali ini, saya ingin mengajak pembaca untuk melihat poret politik kita dari sudut pandang (angle) pragmatisme dan politik sodagar.

Pragmatisme pada dasarnya berlawanan dengan konsep idealisme. Kalau idealisme dilandasi oleh nilai – nilai moral dan etika. Politik yang berpijak kepada kebenaran, kepatutan, kejujuran, dan nilai – nilai etika politik yang lain, maka pragatisme beranjak kepada realitas sosial yang ada, kepentingan dan kondisi yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka pragmatisme dapat menimbulkan politik saudagar yang memberlakukan hukum pasar dalam politik.

Pada era pragmatisme politik ini suplay dan demand menjadi motto dalam setiap helatan politik. Terjadinya hukum pasar atau politik saudagar ini memberikan peluang besar pada kaum kapitalis untuk menjadi pemenang dalam kompetisi politik. 

Dengan modal yang dimiliki, kaum kapitalis bisa membeli posisi strategis dalam partai bahkan mungkin “membeli partai”, membeli rekomendasi sampai dengan membeli suara dalam pemilu maupun pilkada. 

Implikasinya lebih jauh, masyarakat tidak mempunyai harapan masa depan terhadap helatan politik karna mereka telah menjual suaranya ketika pemilu ataupun pilkada. Sebaliknya kaum kapitalislah yang mempunyai hak untuk menentukan arah kebijakan sesuai dengan niat dan orientasi si kapitalis.

​Politik Saudagar yang dilandasi oleh politik pragmatisme ini tidak berhenti pada satu helatan politik namun juga berimplikasi lebih jauh dalam proses pelayanan dan prioritas pembangunan. Ketika kaum kapitalis telah menduduki jabatan publik, maka pejabat publik tersebut (baik di eksekutif maupun di legislatif) akan memberlakukan hukum ekonomi dalam mengarahkan bantuan, menentukan prioritas pembangunan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. 

Prioritas pembangunan dan pelayanan seperti pengaspalan jalan, bansos, dan pelayanan umum lainnya akan diutamakan kepada kelompok atau entitas dimana pejabat publik tersebut mendapatkan suara banyak ketika pemilihan dilangsungkan. 

Pada daerah-daerah, wilayah, atau entitas sosial yang tidak memberikan kontribusi suara banyak kepada kaum kapitalis tersebut, mereka akan menjadi “kelompok merana” karena, kemungkinan tidak dijangkau oleh berbagai fasilitas pelayanan maupun program pembangunan bahkan mungkin tidak disentuh sama sekali.  

Politik saudagar ini juga bisa terjadi pada lingkungan birokrasi pemerintah. Posisi jabatan struktural yang strategis yang sering disebut dengan “posisi basah” menjadi barang dagangan yang bisa dijual oleh pejabat publik kepada birokrat-birokrat yang menginginkan posisi strategis tersebut. Jabatan strategis di eselon I, eselon II, sampai dengan eselon III, seringkali menjadi barang dan jasa yang bisa diperjualbelikan.

Karena  pragmatisme beranjak pada kepentingan praktis si pelaku (politisi dan masyarakat) maka keadilan menjadi subjektif. Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan, tentu akan berpandangan bahwa pemerintah atau pejabat publik dari kaum kapitalisme tersebut tidak adil. 

Namun, bagi pejabat publik tersebut mereka akan berpandangan sebaliknya, bahwa mereka telah berbuat adil kepada masyarakat sesuai dengan kontribusinya pada si pejabat publik tersebut. Adil dalam konteks pejabat publik tentu sifatnya adalah keadilan berdasarkan hukum pasar atau politik saudagar. 

Harapan masyarakat untuk menghasilkan pejabat publik yang berjiwa negarawan, mungkin akan sulit tercapai dalam era pragmatisme dunia politik ini. Seorang negarawan, akan berprinsip “Think About Our Countries and Think Abou tNnexk Generation” yang dapat dimaknai  berpikir tentang kemajuan dan citra negara, dan berpikir tentang generasi ke depan. 

Kaum kapitalisme mungkin akan berhenti sampai menjadi politisi dan kapitalisme saja. Pada dasarnya seorang politisi akan menjalankan misinya dengan motto Think About Power, yakni berpikir untuk mendapat kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan bilamana perlu mewariskan kekuasaan (politik dinasti). Apakah negara akan maju, masyarakat akan sejahtera, atau generasi penerus bangsa akan mempunyai prospek masa depan? Itu menjadi urusan yang kedua. 

Namun yang utama adalah mencapai puncak kekuasaan tersebut. Dengan kekuasaan, para kaum kapitalis akan dapat merumuskan kebijakan – kebijakan yang menguntungkan usaha mereka dan dapat membuat lebih cerah iklim investasi yang akan mereka kembangkan. Antara dunia politik dan dunia usaha menjadi dualitas yang saling mengandaikan bukan dualisme yang saling kontrol.

Pertanyaan berikutnya bagaimana menghentikan pragmatisme politik ini? Pragmatisme dunia politik adalah multidimensi. Ibaratkan sebuah penyakit komplikasi, sehingga diperlukan pengobatan atau terapi yang multi level dan holistik. 

Awal terapi yang dapat dilakukan adalah pada level partai politik terutama dalam proses rekrutmen politik baik untuk calon legislatif, eksekutif, maupun pejabat publik yang lain. Partai politik bisa menerapkan idealismenya dan menghentikan transaksional politik, sehingga saudagar politik bisa diminimalisir. 

Selanjutnya, partai politik dapat melakukan fungsi berikutnya yakni political education. 

Pendidikan politik harus dilakukan sejak dini pada generasi muda,  baik pada siswa, mahasiswa, maupun generasi muda di pedesaan melalui karang taruna atau muda-mudi yang ada di dusun. 

Dalam konteks masyarakat Bali, partai politik bisa berpartner dalam melakukan political education ini, dengan beberapa perguruan tinggi, sekolah, maupun banjar, desa adat, atau otoritas tradisional yang ada di Bali. 

Langkah awal ini, harus terus dilakukan secara berkesinambungan dan selanjutnya partai politik bisa melaksanakan fungsi kontrolnya yang dibarengi sanksi recall terhadap pejabat publik yang tidak melaksanakan ideologi dan idealisme partai. 

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Kita ingin, politik dan demokrasi Indonesia sehat dan menghasilkan politisi-politisi yang bermartabat.

Sumber: https://atnews.id/portal/news/21872/

Perkuliahan di dipandu oleh Kaprodi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Palangka Raya, Ibu Dr. Alexandra Hukom, SE, MSi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dan dosen mengaplikasikan software statistik multivariate generasi ketiga, serta terampil memilih alat analisis statistik secara tepat dalam melakukan penelitian yang memiliki model hubungan antar variabel yang rumit. (rasmen)

Sistem konsinyasi sendiri merupakan suatu bentuk perjanjian bisnis di mana pemilik barang (konsignor) menyerahkan barang-barangnya kepada pihak lain (konsinyee) untuk dijual atau dijualkan dengan syarat bahwa pemilik barang akan menerima pembayaran setelah barang terjual. Dalam sistem ini, pemilik barang tetap memegang kepemilikan barang sampai barang tersebut benar-benar terjual kepada konsumen akhir. Sistem konsinyasi biasanya digunakan dalam berbagai jenis industri, seperti industri fashion, perhiasan, buku, dan barang-barang antik. (8/8/2023)

Namun, jika diperhatikan lebih mendalam, pola kemitraan konsinyasi memiliki banyak kelemahan dari segi pengaturan dan perlindungan hukum. Hal ini dapat berdampak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam pola kemitraan ini. Sebagai contoh, sering kali pengusaha mikro kecil dengan bargaining power yang lemah menghadapi kesulitan dalam bernegosiasi dengan perusahaan besar, yang dapat berujung pada kerugian dalam pola kemitraan yang dijalin.

Salah satu masalah utama dalam pola kemitraan konsinyasi adalah kurangnya perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Akibatnya, pola kemitraan ini seringkali hanya berdasarkan kepercayaan belaka tanpa dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dr. Kadek Januarsa Adi Sudharma, SH., MH., CPCLE., C.Med., Ccd. seorang dosen di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) yang pada 8 Agustus 2023 kemarin telah menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Udayana. Menyoroti perlunya perlindungan hukum yang lebih baik bagi usaha mikro kecil yang terlibat dalam pola kemitraan konsinyasi.

Dr. Januardi menekankan pentingnya untuk memiliki perjanjian konsinyasi yang jelas dan rinci antara konsignor dan konsinyee, termasuk hal-hal seperti persentase pembagian keuntungan, periode waktu penjualan, pemeliharaan dan asuransi barang, serta mekanisme pengembalian barang yang tidak terjual. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak serta mencegah potensi konflik di masa depan.

Salah satu solusi yang diusulkan oleh Dr. Januardi adalah merujuk pada konsep welfare state, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan dapat berperan dalam menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur hubungan kemitraan antara usaha mikro kecil dan usaha besar.

Reformulasi terhadap pasal 87 UU Cipta Kerja 2023 juga diusulkan oleh Dr. Januardi, dengan menambahkan poin-poin khusus yang berkaitan dengan kemitraan konsinyasi. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha mikro kecil yang terlibat dalam pola kemitraan.

Melalui penelitiannya, Dr. Januardi berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku usaha mikro kecil tentang pentingnya memiliki kontrak kemitraan yang jelas dalam menjalin kerjasama bisnis. Selain itu, upaya ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam melindungi hak dan kepentingan usaha mikro kecil dalam dunia bisnis yang semakin kompleks.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh I Gede Ananda Wibawa Putra dan Luh Putu Mahyuni, Ph.D., CMA., CSP. bertujuan untuk mengetahui pengaruh Stock Influencer terhadap pembentukan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Studi ini menemukan bahwa sementara membeli dan menahan sentimen yang diberikan oleh Influencer saham tidak dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan harga saham di BEI, ada pengaruh kapitalisasi pasar yang besar.

Ini merupakan temuan yang menarik, terutama bagi investor muda yang aktif di dunia pasar modal. Ini menunjukkan bahwa meskipun Influencer belum tentu mempengaruhi pasar secara keseluruhan, mereka masih dapat mempengaruhi sektor atau perusahaan tertentu dengan kapitalisasi pasar yang besar.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh studi tersebut, investor dengan literasi dan kepercayaan keuangan yang baik tidak terlalu dipengaruhi oleh Influencer saham. Oleh karena itu, penting bagi investor muda untuk mendidik diri mereka sendiri dan mengembangkan literasi keuangan yang baik untuk membuat keputusan yang tepat saat berinvestasi.

Kajian riset ini menjadi pengingat bagi investor muda untuk tidak hanya mengandalkan rekomendasi Influencer dalam berinvestasi. Sangat penting untuk melakukan penelitian menyeluruh, menganalisis data, dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan tujuan keuangan Anda sendiri. Ingat, meskipun Influencer dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, pada akhirnya, tanggung jawab untuk membuat keputusan investasi yang tepat terletak pada investor.

Berinvestasi di pasar saham membutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman pasar yang menyeluruh. Sebagai generasi muda, sangat penting untuk memiliki rencana keuangan yang baik untuk masa depan kalian ya. Mulai dengan mempelajari dasar-dasar keuangan, investasi, dan penganggaran. Ada banyak sumber daya yang tersedia, termasuk kursus online, seminar, dan buku, untuk membantu dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi. Dengan kesabaran, ketekunan, dan perspektif jangka panjang, kalian dapat membangun masa depan finansial yang berkelanjutan untuk diri sendiri.

Studi ini berfokus pada peran platform crowdfunding sekuritas dalam mendukung start-up yang berkelanjutan. Studi ini menemukan bahwa manfaat yang dirasakan, pengaruh sosial, dan kepercayaan adalah faktor signifikan yang mempengaruhi niat perilaku milenial untuk menggunakan platform crowdfunding sekuritas.

Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa kemudahan penggunaan yang dirasakan dan risiko yang dirasakan tidak berdampak langsung pada niat perilaku milenial untuk menggunakan platform crowdfunding sekuritas. Namun, mereka secara tidak langsung mempengaruhi niat perilaku melalui variabel lain. Kemudahan penggunaan yang dirasakan mempengaruhi niat perilaku melalui persepsi kegunaan, sementara risiko yang dirasakan mempengaruhi niat perilaku melalui kepercayaan.

Studi ini menyoroti pentingnya kepercayaan dalam keberhasilan bisnis startup yang berkelanjutan. Karena semakin banyak milenial beralih ke platform crowdfunding sekuritas untuk membiayai startup mereka, mereka perlu merasa yakin bahwa investasi mereka aman dan platform tersebut dapat dipercaya. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di ruang ini perlu fokus membangun kepercayaan dengan penggunanya untuk mendorong lebih banyak generasi milenial menggunakan platform crowdfunding sekuritas.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengaruh sosial juga merupakan faktor signifikan dalam niat perilaku generasi milenial untuk menggunakan platform crowdfunding sekuritas. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh teman sebaya dan jejaring sosial memainkan peran penting dalam adopsi teknologi baru dan pilihan investasi di kalangan milenial. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di ruang ini harus fokus membangun komunitas sosial untuk mendorong lebih banyak generasi milenial menggunakan platform mereka.

Kesimpulannya, keberhasilan bisnis startup yang berkelanjutan bergantung pada beberapa faktor, termasuk manfaat yang dirasakan, pengaruh sosial, dan kepercayaan. Platform crowdfunding sekuritas dapat memainkan peran penting dalam mendukung usaha rintisan yang berkelanjutan, tetapi mereka perlu berfokus pada membangun kepercayaan dan komunitas sosial untuk mendorong lebih banyak milenial menggunakan platform mereka. Karena semakin banyak milenial yang mengejar impian kewirausahaan mereka, perusahaan harus memberikan dukungan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil.

Menariknya, penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan risiko yang dirasakan tidak berdampak langsung pada niat perilaku milenial untuk menggunakan crowdfunding sekuritas. Namun, mereka secara tidak langsung mempengaruhi niat perilaku melalui variabel lain. Kemudahan penggunaan yang dirasakan mempengaruhi niat perilaku melalui persepsi kegunaan, sementara risiko yang dirasakan mempengaruhi niat perilaku melalui kepercayaan.

Studi ini menyoroti pentingnya kepercayaan dalam crowdfunding sekuritas. Karena semakin banyak milenium beralih ke platform ini untuk menginvestasikan uang mereka, mereka perlu merasa yakin bahwa investasi mereka aman dan platform tersebut dapat dipercaya. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di ruang ini perlu fokus membangun kepercayaan dengan penggunanya untuk mendorong lebih banyak generasi milenial menggunakan crowdfunding sekuritas.

Studi ini memberikan wawasan yang berguna bagi investor dan perusahaan yang beroperasi di ruang crowdfunding sekuritas. Bagi investor, ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengaruh sosial dan kepercayaan saat membuat keputusan investasi. Untuk perusahaan, ini menekankan perlunya fokus pada membangun kepercayaan dengan pengguna mereka untuk meningkatkan adopsi dan retensi pengguna.

Kesimpulannya, crowdfunding sekuritas bisa menjadi pilihan investasi yang layak bagi generasi milenial. Namun, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti pengaruh sosial, manfaat yang dirasakan, dan kepercayaan saat membuat keputusan investasi. Karena semakin banyak milenium beralih ke crowdfunding sekuritas, terserah kepada perusahaan untuk membangun kepercayaan dan menyediakan platform yang ramah pengguna yang memenuhi kebutuhan mereka.